Masy.Lereng gn.Merapi


KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Tugas Makalah saya mengenai, “Mengapa Warga Di Lereng Gunung Merapi Enggan Untuk Mengunggsi dan Bagaimana Solusinya.” Terima kasih kepada Ibu Raisah Suarni selaku Dosenmata kuliah Ilmu Budaya Dasar Yang Sudah membimbing saya, serta rekan – rekan Mahasiswi/a atas kerjasamanya.
Sebaga langkah awal, saya menyadari masih banyak yang perlu di benahi. Segala saran, koreksi, kritik akan saya sambut dengan hati yang terbuka. Semoga makalah saya dapat memberikan informasi daan manfaat.
Bekasi, November 2010
Furkanny
DAFTAR ISI
1 .Kronologis Meltusnya Gunung Merapi                                          1
1.1    Alasan di lereng gunung merapi tak mau mengungsi                3
1.2    Korban akibat letusan gunung merapi                                    4
II. Solusi Bagi Warga di Sekitar Gunung Merapi 7
2.1 Pendataan warga dan hewan                                                  8
2.2 Relokasi Warga dan Rekonstruksi bangunan                           9
III. Kesimpulan 14
IV. Sumber 15
Warga lereng Merapi di daerah Klaten hingga Senin (25/10.2010) siang masih belum mendapat perintah segera mengungsi. Mereka juga terlihat enggan meninggalkan kampung halamannya untuk mengungsi. Alasannya, mereka trauma dengan peristiwa pengungsian tahun 2006 yang sangat merugikan warga.

Musiyem warga Deles, Kemalang, Klaten, Senin siang masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tetap mencarikan rumput untuk ketiga ekor sapi piaraannya. Sapi itu telah dipiara dan dibesarkannya selama empat tahun terakhir, tepatnya pasca erupsi Merapi tahun 2006.

Saat itu seluruh warga di kampungnya dipaksa mengungsi dari rumah karena ancaman bahaya Merapi. Mereka mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di lapangan Desa Dompol, Kemalang, Klaten.

Namun hingga pengungsian berakhir desa Deles memang tidak terkena muntahan lahar, paling parah hanya terkena hujan abu. Kawasan tersebut terlindungi oleh salah satu bukit anak Merapi yang oleh warga biasa disebut Gunung Biyung Bibi. Anak gunung ibarat tameng dari bencana Merapi bagi warga Kemalang secara turun-temurun.

Padahal karena harus mengungsi dan hanya orang yang disediakan tempat pengungsian, akhirnya seluruh ternaknya dijual secara murah. Tanaman di lahan garapan juga terbengkelai karena tak dirawat.

“Belum lagi perlakukan saat di pengungsian. Makannya susah, pulangnya juga tidak diberi modal apapun. Saat itu kami pulang sudah layaknya gelandangan saja. Tidak punya apa-apa. Sampai di rumah juga harus mulai dari awal lagi. Setelah empat tahun, kini kami sudah punya tiga ekor sapi lagi,” papar Musiyem.

Karenanya dia terus menghindar saat ditanya apakah dia akan ikut mengungsi jika nantinya Pemkab Klaten memerintahkan pengosongan kawasan hunian yang dianggap berbahaya terkena letusan Merapi. Dari pandangan dan ekspresinya kelihatan sekali dia tidak senang

meninggalkan rumahnya untuk mengungsi.
SEMARANG ( Pos Kota ) -Alasan sebagian warga lereng Merapi tidak bersedia dievakuasi meski status gunung tersebut sudah meningkat menjadi “Awas” karena mereka meyakini belum mendapat perintah mengungsi dari Kiai Petruk, sebagai penguasa gunung Merapi.
Mitos tersebut hingga kini begitu diyakini penduduk lereng Merapi, sehingga mereka memilih bertahan di desanya sebelum mendapat perintah dari Kiai Petruk . sebagai penguasa gunung Merapi.
Mitos tersebut hingga kini begitu diyakini penduduk lereng Merapi, sehingga mereka memilih bertahan di desanya sebelum mendapat perintah dari Kiai Petruk .
Keyakinan penduduk lereng merapi inilah yang menyulut ketegangan dengan petugas evakuasi . Tetapi petugas evakusi berjanji akan memaksa warga untuk segera mengungsi bila kondisi Merapi semakin gawat . Selain menggunakan pendekatan kepada warga, Pemkab Boyolali juga akan mengevakuasi paksa jika warga tetap bersikeras . Saat ini, selain menyiapkan tenda di Lapangan Selo, tim evakuasi juga telah memasang papan petunjuk arah di jalur evakluasi.
Hal tersebut merupakan antisipasi jika Merapi meletus, warga pun bisa cepat tiba di pengungsian. Sekitar tujuh ribu warga di tiga desa di kaki Gunung Merapi, menolak dievakuasi ke pengungsian.
Tiga desa tersebut adalah Desa Jrakah, Desa Telogo Lele, dan Desa Klakah. Sampai saat ini, baru ada sekitar 2.000 warga dari Desa Kemiren dan Kaliurang, kecamatan Srumbung, Magelang, yang telah bersedia meninggalkan rumah mereka yang berjarak sekitar 7 kilometer dari puncak Merapi

Gunung Merapi akhirnya meletus Selasa 26 Oktober 2010 pukul 17.02 Waktu Indonesia Barat.
Belasan orang menjadi korban, termasuk redaktur VIVAnews, Yuniawan Nugroho yang kembali naik ke atas gunung demi membujuk juru kunci Merapi, Mbah Maridjan turun. Editor senior ini memang sudah lama mengenal Mbah Maridjan. Jelang letusan Merapi tahun 2006, Wawan juga bersama Mbah Maridjan di rumahnya.
Seperti diinformasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Merapi memasuki fase erupsi sejak Selasa sore.
Berikut kronologis letusan Gunung Merapi yang terjadi Selasa sore hingga menjelang malam.

1. Pukul 17.02 mulai terjadi awanpanas selama 9 menit
2. Pukul 17.18 terjadi awanpanas selama 4 menit
3. Pukul 17.23 terjadi awanpanas selama 5 menit
4. Pukul 17.30 terjadi awanpanas selama 2 menit
5. Pukul 17.37 terjadi awanpanas selama 2 menit
6. Pukul 17.42 terjadi awanpanas besar selama 33 menit
7. Pukul 18.00 sampai dengan 18.45 terdengar suara gemuruh dari Pos Pengamatan Merapi di Jrakah dan Selo
8. Pukul 18.10, pukul 18.15, pukul 18.25 terdengan suara dentuman
9. Pukul 18.16 terjadi awanpanas selama 5 menit
10. Pukul 18.21 terjadi awanpanas besar selama 33 menit
11. Dari pos Pengamatan Gunung Merapi Selo terlihat nyala api bersama kolom asap membubung ke atas setinggi 1,5 km dari puncak Gunung Merapi
12. Pukul 18.54 aktivitas awan panas mulai mereda
13. Luncuran awanpanas mengarah kesektor Barat-Barat Daya dan sektor Selatan-Tenggara

Status Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal manjadi Waspada pada tanggal 20 September 2010. Pada 21 Oktober 2010 status Merapi menjadi Siaga, dan kemudian Awas, terhitung sejak 25 Oktober 2010.
Ada 25 jenazah korban letusan Merapi di RS Sardjito. Kebanyakan dari Kinahrejo.
VIVAnews — Gunung Merapi muntah. Pada Selasa 26 Oktober 2010 pukul 17.02 Waktu Indonesia Barat, gunung teraktif di dunia itu meletus — memuntahkan lahar dan awan panas ‘wedus gembel’.

Lereng Merapi bagian Selatan jadi yang paling parah. Dusun Kinahrejo, Cangkringan, Sleman luluh lantak. Itu adalah lokasi tempat tinggal juru kunci Merapi, Mbah Maridjan.

Belasan jenazah ditemukan di Kinahrejo, salah satunya rekan kami, redaktur VIVAnews, Yuniawan Nugroho yang kembali naik ke atas gunung  demi membujuk Mbah Maridjan turun.

Belakangan, jenazah Mbah Maridjan ditemukan, Rabu pagi, 27 Oktober 2010 pukul 05.00 WIB. Dia ditemukan tewas dalam posisi bersujud.

Korban Meninggal Letusan Gunung Merapi 107 Orang
Hingga saat ini ada 25 jenazah korban letusan Merapi di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta. Yogyakarta (ANTARA) – Korban meninggal dunia akibat letusan awan panas Gunung Merapi yang dibawa ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (5/11) dini hari hingga Kamis, pukul 07.00 WIB, mencapai 107 orang.
Tim Forensik Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta dibantu tim “Disaster Victim Identification” (DVI) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 54 jenazah dari 107 jenazah yang dibawa ke rumah sakit rujukan di provinsi ini.
RS Sardjito Yogyakarta hingga kini masih merawat 25 korban luka bakar akibat letusan Gunung Merapi pada Jumat (5/10) dini hari yang tersebar di beberapa bangsal rawat inap di rumah sakit.
“Pasien yang dirawat di RS sebagian besar mengalami luka bakar lebih dari 40 persen sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif,” kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta Trisno Heru Nugroho.
Menurut dia, korban luka bakar tersebut harus menjalani perawatan yang intensif karena sangat rentan dengan infeksi. “Tim medis harus cermat merawat dan mengobat korban luka bakar letusan awan panas Gunung Merapi pada Jumat (5/11) dini hari agar jangan terinfeksi,” katanya.
Selain merawat korban luka bakar, RS Sardjito hingga kini masih merawat 78 korban nonluka bakar sehingga total korban luka yang kini menjalani perawatan di rumah sakit ini mencapai 103 orang. Sementara di pos antemortem DVI Polda DIY telah menerima sebanyak 230 laporan orang hilang sejak Jumat (5/11).
Jumlah korban meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi pada Jumat dini hari kemungkinan masih akan terus bertambah karena tim gabungan yang terdiri atas anggota pencarian dan penyelamatan (SAR), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan relawan masih terus melakukan proses evakuasi, terutama di dusun sekitar Kali Gendol.Tim SAR DIY, TNI, dan relawan hingga kini masih menemukan jenazah di dusun-dusun sekitar Kali Gendol yang letaknya tidak jauh dari puncak gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istime Yogyakarta.
Jakarta – Pemerintah masih mendata sapi-sapi yang menjadi korban letusan gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebuah tim telah dibentuk untuk mengidentifikasi harta berharga masyarakat setempat tersebut.

“Sudah ada tim untuk mengidentifikasi sapi. Mereka sedang melakukan pendataan,” kata Menteri Pertanian Suswono di Gedung Agung, Jl Malioboro, Yogyakarta, Minggu (7/11/2010).  Di gedung inilah Presiden SBY untuk sementara berkantor sejak Jumat 5 November lalu.

Suswono belum mendapatkan data pasti jumlah sapi yang diganti pemerintah. Yang jelas sudah ada dana Rp 100 miliar untuk proses pengantian sapi itu.

“Sewaktu radius bencana 10 kilometer sapi yang mati di Sleman ada 296 ekor. Sedangkan yang hidup 3.125 sapi. Tapi untuk saat ini saya belum dapat data lagi,” katanya.

Suswono mejelaskan, pemerintah masih membahas bagaimana prosedur penggantian sapi-sapi tersebut. “Kita akan kaji apa sapi itu bagi pemiliknya sebagai mata pencaharian  atau tidak. Tentu itu akan ada pembedaan,” katanya.

Sapi ternak sering menjadi alasan susahnya para pengungsi meninggalkan daerah berbahaya di lereng Merapi. Pemerintah akan membeli sapi para pengungsi dengan harga layak dan meminta mereka yang akan membeli sapi pengungsi pun tidak menawar dengan murah. Ekonomi Terhenti, Warga Lereng Merapi Bingung

Sudah sepekan perekonomian berhenti. Warga yang tidak mengungsi kehilangan pencaharian
Kamis, 11 November 2010, 18:22 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews – Dampak letusan Gunung Merapi tak hanya dirasakan warga yang mengungsi, namun juga mulai berdampak kepada warga masyarakat yang masih bertahan di rumah. Warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena ekonomi sudah terhenti sepekan lebih.

Salah seorang relawan di Muntilan, Anton, mengatakan, saat ini yang membutuhkan bantuan makanan justru warga masyarakat sendiri yang mana daerahnya dijadikan sebagai posko pengungsian. Sejak letusan Merapi pekan lalu, kegiatan perekonomian di Muntilan berhenti.

“Pasar tidak buka sehingga yang pedagang tidak berjualan. Buruh-buruh bangunan tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal, bagi mereka, hasil upah kerja hari ini adalah untuk biaya hidup esok hari. Kalau sudah tujuh hari tidak bekerja otomatis tidak ada pemasukan,” kata dia, Kamis, 11 November 2010

Warga masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, meliputi dusun Ngasem, Bintaro, Nepen dan dusun lainnya di desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan. Ada juga di desa Tersangede, Kecamatan Salam. Masih ada banyak lagi daerah nasibnya seperti itu dan belum mendapatkan bantuan.

“Mereka itu bukan pengungsi tapi warga daerah sendiri yang memang kesulitan mendapatkan kebutuhan makan. Kalau di pengungsian kan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan kalau warga ini siapa yang menjamin kebutuhan mereka. Padahal, jelas-jelas mereka butuh makan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan, salah seorang warga Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Faisol. Warga di desanya memang mengalami kelangkaan kebutuhan pangan. Sementara selama Gunung Merapi meletus, mereka tidak bisa bekerja sehingga mereka pun tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan makan.

“Warga masyarakat sini memang terancam kelaparan. Yang pedagang tidak bisa berjualan karena perekonomian berhenti. Sedangkan, warga yang menjadi penambang pasir juga takut mencari pasir karena banjir lahar dingin. Intinya, mereka tidak punya uang,” ujarnya.

Munculnya masalah tersebut mengejutkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding. Ia mengakui sejak kemarin dirinya telah mendengar adanya kabar kelaparan yang mengancam warga masyarakat yang bukan pengungsi. ”Besok kami akan rapat dengan BNPB dan menteri terkait untuk membahas permasalahan baru ini,” kata dia.

Digelarnya rapat besok, kata dia, semoga bisa memecahkan dan mencari jalan keluar permasalahan baru ini. “Kami memang tidak menyangka akan muncul masalah baru seperti ini yang menimpa warga masyarakat.

Salah satu cara mengatasi problem tak ada uang ini diusulkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro. Politikus Demokrat itu minta pemerintah segera merealisasikan penggantian hewan ternak milik masyarakat yang mati, agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, hewan ternak merupakan harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi.

“Demi memberikan makan pada hewan ternaknya, ada pengungsi yang berani menembus bahaya dengan pulang ke rumahnya,” ujar Gondo kepada wartawan di DPR, Kamis 11 November 2010.

Gondo juga minta pemda sekitar membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada para pengungsi agar lebih tertib dan transparan. “Dengan pendataan dan penyaluran yang tertib dan transparan maka dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari berusuran dengan BPK atau KPK,” katanya.

Gondo juga berharap pemerintah segera memulihkan perekonomian warga lereng Merapi. Sebab, warga sudah terlalu lama di pengungsian dan kehilangan pekerjaannya. “Antara lain dengan membantu membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pasar tradisional agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur pulih,” ujarnya.

Dia menyarankan pemerintah memikirkan alternatif solusi, yakni relokasi perumahan warga di lereng Merapi yang rusak parah. “Utamanya yang dalam radius bahaya,” kata dia.

Written by Redaksi Seruu.Com on Thursday, 04 November 2010 21:10
Menteri Koordinator Kesejahteraan  Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, relokasi warga korban bencana letusan Gunung Merapi bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi resiko terkena dampak bencana alam. Semestinya yang harus diperhatikan dulu adalah dampak sosial yang diakibatkan jika relokasi benar-benar dilakukan. ”Belum tentu sumber pencaharian di tempat baru dengan lokasi lama akan sesuai. Padahal warga di Lereng Merapi memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu misalnya menambang pasir,” kata Agung Laksono, ketika mengunjungi lokasi pengungsian Desa Dompol, Kemalang, Klaten (Jateng), Kamis (4/11).
Dikatakan Agung, wacana relokasi  warga di Kawasan Rawan Bencana (KRB) terutama di Lereng Gunung Merapi tidak mudah untuk dilakukan. Termasuk di Klaten juga belum menjadi kebijakan mendesak untuk segera dilakukan pemerintah. ”Kalau relokasi dilakukan secara gegabah akan banyak  menimbulkan masalah,” katanya. Agung menganggap, ancaman letusan Merapi terjadi karena adanya siklus aktivitas vulkanik. Sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan  fenomena alam tersebut. Untuk merelokasi warga di KRB ke lokasi baru bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah.

”Berbagai aspek harus tetap diperhatikan yaitu budaya, sosial, ekonomi dan geografis. Masyarakat di Lereng Merapi sudah memiliki budaya warisan dari nenek moyang  sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga banyak yang tidak mau meninggalkan kebudayaan yang sudah menjadi warisan leluhur,” ujanya.

Agung Laksana justru meminta agar pemerintah daerah untuk mengupayakan perbaikan KRB. Termasuk mengkaji ulang desa yang dimasukan KRB apakah perlu ditambah atau memang sudah cukup seperti sekarang ini. Karena ancaman erupsi Merapi masih terus terjadi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan lebih mengutamakan upaya perbaikan KRB yang terkena langsung dampak aktivitas vulkanik. Daripada  mengosongkan kawasan tersebut dari hunian warga. Wilayah yang mendapat prioritas rekonstruksi dan rehabilitasi adalah Desa Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. ”Untuk di daerah KRB yang tidak mengalami kerusakan fisik juga akan didampingi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Terutama dalam pengetahuan antisipasi terhadap ancaman gempa bumi dan letusan Merapi,” katanya.

Presiden SBY Dukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Letusan Gunung Merapi
Sleman, DIY: Atas nama pribadi dan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, termasuk Badan Geologi yang sejak awal telah bekerja dengan berbagai upaya menjaga keamanan dan keselamatan penduduk. Ucapan terima kasih ini disampaikan Presiden SBY usai menerima paparan dan laporan dari Gubenur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surono dari Badan Geologi dan Vulkanologi, Rabu (3/11) pagi di Posko Utama Penanggulangan Bencana Merapi, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY.

“Sebaiknya apa yang disampaikan oleh Badan Geologi itu dijadikan pedoman oleh semua. Dan manakala pemerintah, saya pantau, juga terus memberikan penjelasan kepada masyarakat, mengatakan daerah ini berbahaya, segera ditinggalkan, menuju tempat yang sudah dipersiapkan. Mestinya juga diikuti dan dipatuhi,” kata Presiden SBY.

Kepala Negara juga memohon kepada semua pihak agar bisa memahami bila ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pengungsian ini. “Semuanya memang darurat. Yang penting ada makanan, ada air bersih, ada pengobatan. Yang sakit diobati, ada aktifitas yang dikontrol. Ya, jadi sabar dulu, diterima dulu, yang penting selamat,” SBY mengingatkan.

Di akhir sambutannya, Presiden merespon mengenai tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. ”Saya persilakan kepada pak bupati, pak gubernur, menteri terkait, nanti merundingkan bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana ini. Saya akan mendukung karena yang lebih tahu persoalan adalah daerah sendiri,” ujar SBY.

Presiden SBY berharap, bila relokasi dilakukan, tempatnya akan aman dan bisa dimengerti masyarakat. SBY menyebutkan pentingnya memikirkan berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun budaya, agar masyarakat bisa menjalani kehidupan yang baik di tempat yang baru.

Pemerintah Mulai Bahas Relokasi Warga Lereng Merapi
Jakarta – Pemerintah mulai membahas masalah relokasi warga lereng Gunung Merapi pasca bencana. Bekerja sama dengan dunia kampus, pemerintah akan melakukan perencanaan yang matang dan menyeluruh.

“Dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi, Presiden sangat terbuka dengan berbagai saran dan pandangan dari dunia kampus seperti UGM untuk penyiapan konsepsi relokasi dan normalisasi kehidupan masyarakat,” tutur Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah Velix Wanggai.

Hal itu disampaikan Velix dalam rilis yang diterima Minggu (7/11/2010).

Untuk itu, imbuh Velix, saat ini Kemenakertrans, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemendagri, Badan Pertanahan Rakyat (BPN), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Kemenkop & UKM, dan Pemprov Jateng  dan DIY juga telah memulai diskusi awal untuk kebijakan relokasi internal Jateng dan DIY.

“Hal ini juga memerlukan social spatial planning yang matang dan komprehensif,” jelas Velix.

Sedangkan untuk penanganan sapi-sapi dan ternak lain milik warga, Velix mengatakan SBY juga terbuka dan fleksibel dalam penanganannya.

“Satu hari berjalan ini, Presiden sangat terbuka dan fleksibel untuk menangani sapi, baik dibeli oleh pemerintah maupun pemerintah menyiapkan atau membeli pakan ternak untuk diberikan kepada para petani-petani sekitar Merapi,” paparnya.

Menko Kesra Agung Laksono, lanjut Velix, telah bekerja sama dengan Pemprov DIY dan Jateng untuk memetakan jumlah sapi, baik kepemilikan sapi, daerah penyebaran maupun kondisi umur sapi.

Menko Kesra secara intens telah memastikan berbagai bantuan pusat dikelola dan disalurkan secara tepat, cepat dan terintegrasi. Saat ini bantuan dari lintas kementerian terus berjalan.

Sementara Panglima TNI telah membentuk Brigade Khusus untuk penanganan bencana Merapi, dan telah memobilisasi  satuan-satuan pasukan, baik dari Jakarta, Madiun, Malang, Surabaya, maupun dari
Jateng dan DIY sendiri.

“Saat ini di lapangan, pihak TNI berperan aktif untuk mengevakuasi pengungsi dan memberikan pelayanan pada barak-barak pengungsi,” imbuh Velix.

Kapolri juga telah membentuk dan memoblisasi Satuan Tugas (Satgas) Kepolisian untuk pengamanan lalu lintas arus pengungsi, kendaraan evakuasi, pencarian korban maupun pengamanan daerah secara umum.

Semua tugas-tugas itu berada di bawah komandan tunggal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah mengkoordinasikan kerja antar institusi, baik pusat maupun daerah.

“Kepala BNPB sebagai komandan tunggal atas pengendalian bencana Merapi telah melakukan konsolidasi kerja antar institusi-institusi pusat, daerah, TNI, Polri, kampus-kampus seperti UGM, dan kelompok-kelompok relawan. Strategi pengendalian pengungsi diarahkan pada kebijakan kawasan rawan bencana I, II, dan III,” jelasnya.

SBY serahkan solusi relokasi Merapi ke gubernur SLEMAN
Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertimbangan untuk merelokasi warga lereng Gunung Merapi apabila dibutuhkan.

Dalam arahan kepada Pemprov DIY di posko utama di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Rabu, Presiden menyatakan, pemerintah pusat hanya memberikan dukungan, sedangkan Pemprov DIY yang sebenarnya lebih mengetahui persoalan di lapangan.

“Justru saya mempersilakan kepada gubernur, bupati, menteri terkait, untuk merundingkan bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana ini. Saya akan mendukung karena yang tahu persoalan adalah daerah sendiri,” tutur Presiden.

Pemrov, lanjut Kepala Negara, tentunya lebih tahu tentang aspek sosial dan budaya warga lereng Merapi untuk pertimbangan relokasi.

Apabila nantinya tempat tinggal warga dipindahkan, Presiden berharap diakukan pendekatan dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat.

Selain itu, kata dia, Pemprov juga harus memastikan nantinya warga lereng Merapi itu memiliki tempat itnggal dan mata pencaharian baru sehingga hidup baru mereka bisa layak dan normal.

Untuk membiayai rencana relokasi itu, Presiden mengatakan, pemerintah pusat bisa menyediakan dana dengan gabungan anggaran pusat dan daerah.

Dalam paparan penanganan bencana letusan Merapi kepada Presiden, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengatakan Pemprov melakukan penelitian terhadap lapisan tanah di dusun sekitar lereng Merapi, termasuk di dusun terdekat dengan puncak Merapi, yaitu Kinahrejo.

Pemrov, menurut Sultan, khawatir awan panas yang menyapu desa-desa tersebut telah merusak struktur tanah dan membahayakan kehidupan warga pada masa depan.

Untuk itu, Pemprov DIY saat ini sedang mempertimbangkan relokasi warga lereng Merapi sambil menunggu selesainya hasil penelitian.

“Hal ini perlu penelitian untuk menentukan apakah tetap dimungkinkan mereka tinggal atau harus direlokasi,” ujar Sultan.

Apabila Pemrov nantinya memutuskan untuk merelokasi warga yang sebagian besar bermata pencaharian petani dan peternak sapi perah itu, Sultan berjanji akan mengadakan dialog dan pendekatan dengan masyarakat.

Sultan memperkirakan petani dan peternak lereng Merapi menderita kerugian Rp15.000 per hari karena kehilangan mata pencaharian Boyolali Tolak Relokasi Warga Lereng Merapi

Boyolali, CyberNews.

Seiring menurunnya aktivitas Merapi, sebagian besar pengungsi sudah kembali ke rumah. Pemkab Boyolali pun berharap roda kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali pulih. Hanya saja, masyarakat tetap diminta agar waspada. “Bagaimanapun, mereka kan tinggal di wilayah yang dekat kawasan puncak Merapi, jadi harus senantiasa waspada,” ujar Bupati Boyolali, Seno Samodro, Senin (15/11).
Bagaimana dengan rencana pemerintah untuk merelokasi warga di kawasan rawan bencana (KRB) III yang jaraknya kurang dari tujuh kilometer? Bupati dengan tegas menolak rencana tersebut. Dia berkilah, relokasi warga bukanlah solusi yang tepat. Dia mengaku tidak asal menolak saja, namun sudah berdasarkan pengalaman mendalam. Apalagi, Kabupaten Boyolali memiliki sejarah panjang terkait relokasi warga yang tergurus Waduk Kedungombo (WKO).
“Ini menyangkut karakter, mas. Tidak mudah untuk melakukan relokasi. Fakta di WKO bisa dijadikan contoh. Hingga kini masih ribuan warga yang menolak direlokasi meskipun disediakan tempat gratis dan tanah sudah disertifikatkan hak milik.”
Namun demikian, bila pemerintah tetap pada pendirian untuk melakukan relokasi, pihaknya akan melaksanakan. “Hanya saja, hasilnya, silakan saja. Kalau diperintah, bisa saja Boyolali merelokasi semua warga di KRB III. Kami siapkan tanah di Kecamatan Juwangi untuk menampung semua warga di sana. Namun, kami tidak menjamin mereka tidak akan kembali lagi ke lereng Merapi. Bayangkan, yang pindah antar pulau lewat transmigrasi saja banyak yang pulang. Saya tidak pesimis, justru saya sampaikan kondisi yang sebenarnya.”
KESIMPULAN

Warga di lereng gunung merapi enggan mengungsi di karnakan mereka khawatir dengan hewan ternak mereka daan mereka juga mengikuti instruksi dari kyai yang mereka percayai. Oleh karena itu, kini pemerintah tsedang mendata hewan ternak yang akan di beli dan sedang memikirkan rekonstruksi atas banguna yang rusak.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s