Hak Paten


HUKUM INDUSTRI HAK PATEN

Mengapa Hak Paten perlu ada?

Paten memberikan insentif bagi seseorang dengan cara menawarkan pengakuan bagi kreatifitas mereka dan imbalan materi bagi penemuannya yang dapat dipasarkan. Insentif ini memperkuat inovasi, yang mana menjamin bahwa mutu kehidupan manusia secara berlanjut diperkuat.
Jangka waktu Paten: Perjanjian TRIPs mensyaratkan jangka waktu paten tidak kurang dari 20 tahun.
Sifat nasionalitas paten: sebuah paten hanya valid didalam wilayah negara yang memberikannya.
1) Negara tidak dapat mencegah penggunaan teknologi yang dipatenkan di luar wilayahnya.
2) Negara akan menghentikan importasi barang-barang dari negara ketiga yang melanggar sebuah paten.

Definisi Hak Paten
Yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)
Jenis-jenis Paten

a. Paten Produk. Melindungi produk (alat,aparat, produksi, substansi). Misalnya lensa kontak yang dalam bahasa paten disebut “A new type of optical membrane being made up of at least one polymer and at least one solvent”. Paten ini melindungi semua cara penggunaan produk, terlepas dari cara diperolehnya.
b. Paten Proses. Melindungi kegiatan/tindakan (seperti metode, proses, penggunaan). Akan melindungi cara tertentu produk dibuat. Misalnya “the method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent”. Terkadang paten produk sulit diperoleh karena produknya tidak lagi baru, maka penemu bisa memilih paten proses untuk melindungi penemuannya.
c. Paten “Product-by-process”. Lingkup perlindungan dibatasi dalam tahap-tahap produksi suatu produk. Klaimnya bisa dalam bentuk “a contact lens made by a particular method”. Produk sudah ada tapi prosesnya baru, maka diklaim produk yang lahir dari proses yang baru itu. Klaim seperti ini tidak signifikan jika UU yang ada sudah melarang penyalahgunaan produk yang sudah dipatenkan. Akan berguna jika produk tersebut belum ada informasi yang cukup akan referensinya mengenai komposisi, struktur, atau parameter terukur.

Syarat Untuk Memperoleh Paten
a. Penemuan yang baru/Kebaruan (Novelty): belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau penguraian lisan atau peragaan maupun dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.
b. Mengandung langkah inventif (Invetive steps): menerapkan langkah-langkah metodologis ilmiah. Merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik/non obvious.
c. Dapat diterapkan dalam industri (Industrial applicability): penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri (diproduksi secara massal, dijual, dan membawa manfaat ekonomis). Kalau penemuannya berupa produk, maka produknya dapat dibuat, dan kalau berupa proses maka prosesnya dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk. Industri di sini adalah industri dalam arti luas.
Pelanggaran Merek
Pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku ekonomi disebabkan oleh penafsiran yang bervariasi. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa merek adalah sebuah kata yang setiap orang bisa menggunakannya. Produsen sebagai pelaku ekonomi melakukan pelanggaran karena ada kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelanggaran yang dilakukan adalah menggunakan merek sebagian dari merek pihak lain tanpa hak. Dengan harapan produknya laku sehingga keuntungan yang dapat diperoleh. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Merek, seperti ketentuan dalam pasal. Pasal 91 UU Merek “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran merek ini terjadai karena produsen ingin memperoleh keuntungan tetapi cara yang dilakukan adalah merugikan pihak lain. Pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Tossa Sakti Motor juiga disebabkan oleh penafsiran yang yang keliru bahwa merek adalah kata yang ada di ‘depan dan kata dibelakangnya bukanlah merek, seperti Honda Supra X mereknya adalah Honda. Kata Supra X bukanlah merek, sehingga digunakan dalam memperoduksi sepeda motor dengan merek Tossa Supra X.
Konsumen sangat mempengaruhi produsen yang mempunyai etiket tidak baik. Produsen akan memproduksi barang yang dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekuatan ekonominya lemah. Terjadinya pelanggaran merek bisa disebabkan oleh perilaku konsumen. Masayarakat yang tingkat pendidikan rendah daya pikirnya rendah dan kurang memahami tentang merek. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran merek. Pemahaman tentang merek adalah sebuah kata yang mana siapa saja dapat menggunakannya. Konsumen bisa merubah warna, tulisan, atau simbol suatu merek sesuai keinginnnya. Motor Tossa bisa dirubah dengan stiker milik Honda agar kelihatan seperti Honda. Apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran merek, yang menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 Undang-undang tentang Merek adalah pelanggaran merek. Bagi yang melakukan pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi pidana denda dan penjara seperti diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001.
Kasus yang terjadi yaitu pelanggaran merek sepeda motor merek Supra X dan Krisma adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya. Karena sepeda motor tersebut hampir sama pada pokoknya dengan merek Honda Supra X dan Honda Karisma.
Tanggapan
Dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab ke bab seperti di atas maka dapat kami tanggapi sebagai berikut :
1. Budaya hukum pelaku ekonomi yaitu produsen dan konsumen terhadap Hak Atas Merek adalah bervariasi, karena pelaku ekonomi mempunyai budaya hukum sendiri. PT. Tossa Sakti Motor sebagai produsen kesadaran hukumnya tidak baik yaitu melakukan pelanggaran merek karena dipengaruhi oleh kepentingan yaitu ingin memperoleh keuntungan dengan cara mendompleng merek pihak lain yaitu Merek Honda (Supra X dan Krisma). Konsumen melakukan pelanggaran merek karena kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan yang rendah.
2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produsen maupun konsumen karena penafsiran terhadap Undang-Undang Merek yang berbeda dengan apa yang dharapkan oleh pembuat undang-undang. PT Tossa menafsirkan Merek adalah Kata yang ada di depan, sedang kata yang ada di belakang bukanlah merek. Seperti Honda Astrea Supra X dan Honda Karisma, mereknya adalah Honda. Bagi konsumen merek adalah kata yang mana siapa saja dapat menggunakannya. Sepeda motor apapun dapat dirubah mereknya sesuai dengan keingginannya. Merek yang bisa merupa kata, simbul dapat dipasang pada sepeda motor sescara bebas.
Undang-Undang yang Berlaku
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mempunyai makna bagi pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen dan bagi penegak hukum.
1. Bagi produsen undang-undang merek merupakan alat perlindungan bagi mereknya. Karena apabila ada pelanggaran merek miliknya Undang-Undang Merek dapat dijadikan dasar dalam menuntut terhadap pihak yang melanggar.
2. Bagi konsumen hukum merek menjadi pedoman untuk memilih merek yang sah karena menurut undang-undang merek, suatu merek adalah merek yang sah adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek , yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Merek
3. Pelanggaran Hak Atas merek sering terjadi seperti pelanggaran Merek Honda yang dilakukan oleh PT Tossa Sakti Motor. menunjukkan bahwa perlindungan Hak Atas Merek belum seperti yang diharapkan. Maka perlu adanya regulasi terhadap Undang-Undang Merek. Regulasinya segian pasal yang berhubungan dengan Hak Atas Merek terdaftar. Dengan regulasi diharapkan pemegang Hak Atas Merek pemegang merek lebih terlindungi kepentingannya.
Rekomendasi
Regulasi agar pemegang Hak Atas Merek terdaftar terlindungi haknya adalah sebagai berikut :
1. Karena Hak Atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepemilikan hak atas merek tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Harusnya dalam jangka waktu yang panjang (seumur hidup).
2. Hak atas merek diperoleh dengan cara mendaftarkan ke Kantor Departemen Hukum dan HAM, berarti menggunakan sistem Konstitutif. Penegakkan hukum yang tegas, dengan sanksi denda lebih tinggi akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek.
3. Dalam hal Lisensi kepada Pihak Ketiga. Dalam Pasal 45 UU No. 15 Tahun 2001, tentang merek disebutkan dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.penerima lisensi tidak memberikan lisensi. Kepada pihak ketiga
4. Dalam Gugatan. Gugatan Pelanggaran merek ditambah dengan gugatan dengan gugatan pemberhentian izin usaha
5. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian lewat jalur non hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
6. Ketentuan Pidana, dalam sanksi dendanya terlalu kecil dinaikkan lima kali lipat Denda yang tinggi dapat menjadi dasar berfikir terhadap pihak yang aka menggunakan merek.
Kesimpulan

Adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, utamanya di bidang ekonomi, mendorong semakin diperlukannya pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten.
Dengan adanya UU tentang Paten Nasional maka akan mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga bukan tidak mungkin, bila suatu saat kita akan memiliki lembaga-lembaga riset yang memiliki reputasi internasional, seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yaitu Bell Labs. (kini Luscent Technologies), IBM Thomas J. Watson Research Lab.

Saran

Adanya UU tentang paten nasional juga perlu dibarengi kemauan dan kemampuan aparat dalam menegakkan UU tersebut sehingga apa yang ingin dicapai oleh UU tersebut dapat terlaksana.
Dalam UU tentang paten nasional perlu pula mencakup mengenai hukuman dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar UU tersebut.

 

1 Comment

One thought on “Hak Paten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s